Krisis keuangan merupakan hal yang wajar bagi seluruh manusia, kaya atau miskin, bahkan sebuah negara sekalipun tidak terkecuali akan mengalaminya. Bahkan krisis keuangan pernah menerpa kehidupan madinah masa Rasulullah
SAW. Krisis ekonomi juga pernah melanda. Lewat keteladanan dan kebijakan sirkulasi
dan saling bahu membahu mampu melewati serta menjadi panduan utuh bagi penguasa negeri
manapun.
Usia pemerintahan sekarang baru memasuki 4,5 tahun. Ujian krisis
keuangan ada diujung kekuasaan. Luapan krisis keuangan seperti roll
coster, dimana 1 Rupiah sama dengan 0,000067 dolar Amerika, setara dengan
14.900,-/dollar, tertanggal 20 September 2018.
Hal ini membuat gaduh para pelaku ekonomi dan keuangan dengan
luapan rupiah yang terus menerus turun. Terutama pengusaha yang memiliki hutang
jatuh tempo hingga menjelang akhir tahun. Sedangkan pemerintah harus membayar Surat
Utang Negara dengan Rupiah dan Dollar.
Bank Indonesia (BI) merilis Utang Luar Negeri Indonesia per Juli 2018, di posisi
US$358 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$180,8
miliar dan swasta sebesar US$177,1 miliar.(CNBC Indonesia).
Bila belajar dari cerminan penanganan kebijakan keuangan dan ekonomi
pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada beberapa langkah.
Pertama, perubahan APBN 2012 kita laksanakan untuk mengantisipasi adanya dampak perlambatan ekonomi global dan gejolak harga minyak dunia, pada kondisi
fiskal dan perekonomian Indonesia.
Melalui APBN-P 2012, kita diberikan anggaran stimulus fiskal dengan
memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk kebutuhan tambahan belanja infrastruktur.
Kedua, dilakukan percepatan serta perbaikan penyerapan belanja,
terutama belanja barang dan modal agar memberikan dampak yang lebih besar bagi
kegiatan ekonomi.
Ketiga, koordinasi bersama antara Pemerintah dengan
otoritas moneter kita tingkatkan, untuk menghadapi berbagai tekanan yang
mungkin muncul akibat krisis.
Keempat, pemerintah bersama Bank Indonesia juga telah mempersiapkan strategi
stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Kelima, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa fasilitas kedaruratan (contingency
facility) secara bilateral dan multilateral, yang ketika sewaktu-waktu siap dipakai
untuk mengamankan kondisi pasar domestik apabila diperlukan.
"Dengan berbagai langkah ini, disertai pengalaman kita dalam
mengatasi krisis pada 2008 lalu, Insya Allah kita akan dapat mengamankan
ekonomi nasional dari gejolak ekonomi dan keuangan global," pungkas
Presiden SBY.
Apa tindakan yang akan dilakukan Presiden Ir. Joko Widodo lewat Mentri Keuangannya?
Mari kita diskusikan.
Oleh karena itu setiap kita mesti mampu menilai apakah krisis ini mampu
ditangani atau dibiarkan karena sibuk urusan mengepul suara demi suara atau
menyelamatkan keuangan dan ekonomi negara.
Penulis: Yoga Afrianda Wahyudi
0 komentar